Dalam kehidupan berbangsa & bernegara, hukum memegang
peranan penting. Hukum dibuat seharusnya untuk dipatuhi, namun kebanyakan di
Indonesia malah sebaliknya. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak yang tidak
mendapatkan keadilaan dalam hukum, terutama rakyat kecil. Sebagai negara hukum,
harusnya Indonesia menjunjung tinggi HAM dan memperlakukan semua orang sama di
depan hukum, tidak peduli orang itu pejabat ataupun tukang becak.
“hukum di Indonesia tidak adil”, mungkin ungkapan itulah
yang mewakili situasi hukum di Indonesia saat ini. Jika kita membandingkan
penegakan hukum untuk kalangan masyarakat kecil dengan penegakan hukum kalangan
pejabat tentulah sangat berbeda. Hal tersebut pasti sudah banyak kita jumpai di
media massa. Banyak contoh kasus hukum yang terjadi di Indonesia dan sampai
saat ini masih dipertanyakan, antara lain:
- Seorang buruh pabrik bernama Hamdani divonis hukuman kurungan 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Oktober 2002, atas tuduhan mencuri sandal jepit milik perusahaan tempatnya bekerja
- Tabriji, warga Serang, pada November 2009, divonis hukuman 7 bulan penjara karena terbukti mencuri dua ekor bebek milik tetangganya
- Ambil tiga buah kakao, nenek Minah divonis 1,5 bulan penjara
- Mencuri sebutir semangka, Basar Suyanto dan Kholil ditahan di LP Kediri, dan terancam hukuman 5 tahun penjara, dan masih banyak lagi kasus lain.
Mari kita bandingan kasus hukum diatas dengan kasus hukum
para pejabat di Indonesia yang korupsi mencuri uang negara hingga miliyaran
bahkan lebih tetapi hukuman yang mereka timpa tidak sebanding dengan apa yang
telah mereka perbuat. Padahal perbuatan itu lebih keji dari sekedar mencuri
sandal jepit, bebek, buah kakao ataupun semangka. Inikah yang disebut keadilan
hukum di Indonesia?.
Dari contoh kasus-kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa
keadilan hukum di Indonesia belum merata. Oleh karena itu, perlakuan sama di
muka hukum perlu adanya jaminan. Karena jika tidak, negara ini akan semakin
lemah akan hukum, dan warganya menjadi tidak teratur, rakyat kecil semakin
menderita, dan para pejabat semakin berkuasa bebas mencuri uang negara.
Hal itu patut ditindak lanjuti oleh pemerintah. Negara dan
pemerintah perlu menyadari akan kewajibannya untuk lebih memperhatikan hak tiap
warganya. Perlindungan terhadap hukum serta perlakuan yang sama di muka hukum
perlu ditingkatkan, demi kemajuan hukum di Indonesia agar tercipta rasa aman
dan tentram. Pejabat maupun rakyat kecil harus diperlakukan sama di muka hukum.
Untuk meningkatkan keadilan hukum di Indonesia perlu sanksi
yang lebih berat sesuai pelanggaran yang dilakukan dan UU yang lebih jelas
mengenai hukum. Lembaga yang bersangkutan dengan hukum juga perlu terbuka dan
aktif dalam mengatasi kebutuhan masyarakat memperoleh proses hukum, namun
masyarakat juga harus mengatasi masalahnya sendiri misal membela dengan bukti
yang kuat. Selain itu, masyarakat seharusnya diberi penyuluhan tentang tata
cara memperoleh keadilan dalam siding pengadilan. Dan tugas pemerintah untuk
meringankan biaya yang ditanggung masyarakat.
Dalam upaya menekan masalah peradilan hukum tersebut juga
perlu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti masyarakat tidak
berbuat yang neko-neko, masalah tidak akan muncul. Dan pemerintah member sanksi
mati untuk para koruptor, sehingga akan menekan jumlah koruptor di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar